Abdee Slank hingga Ahok Mundur dari Jabatan BUMN, Pakar Hukum: Bukti Mereka Taat Hukum

Selamat datang Irwangustamanjaya di Situs Kami!

Irwangustamanjaya, Jakarta – Banyak pimpinan BUMN yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya untuk mendukung calon presiden dan calon Kawapres pada pemilihan presiden (Pilpres) yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Abdee Slank hingga Ahok Mundur dari Jabatan BUMN, Pakar Hukum: Bukti Mereka Taat Hukum

Diantaranya, PNS Nurdin (dikenal Abdee Slank) resmi mengundurkan diri sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk setelah memutuskan mengusung tiga calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Setelah itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun memutuskan mundur dari jabatan Ketua Komisaris PT Pertamina pada Jumat, 2 Februari 2024. Ahok mengundurkan diri karena akan mencalonkan diri sebagai calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. UMKM Mengeluh, Gibran: Kami Tampung dan Tindaklanjuti, Terima Kasih

Dalam konteks ini, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura menilai langkah aparatur sipil negara dan Ahok sudah tepat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka taat terhadap hukum.

Charles kepada Irwangustamanjaya, Selasa, 2 Juni 2024.

Menurut dia, undang-undang melarang pejabat BUMN ikut serta dalam acara tersebut. Dia sangat berterima kasih kepada para pimpinan BUMN yang memutuskan untuk berkampanye.

“Sesuai undang-undang, pejabat BUMN tidak diperbolehkan mengikuti proses pemilu,” ujarnya.

Maklum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hakim dan komisioner Mahkamah Konstitusi (MK) serta pimpinan lembaga publik (BUMN) atau BUMD tidak diperbolehkan berkampanye pada Pilpres 2024.

“Pengelola kampanye dan/atau tim kampanye tidak boleh menyertakan: a. Presiden, Wakil Presiden, Presiden Pemuda, Ketua Mahkamah Agung, hakim semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi. ; D. Lembaga Publik/Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah”, bunyi Pasal 280 ayat (2) a dan d KUHP.

Selain Ahok dan Abdee ‘Slank’ yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisaris BUMN, rupanya masih banyak tokoh lain yang “mengundurkan diri”.

Di antaranya, Rosan Perkasa Roeslani, mantan Wakil Menteri BUMN yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris Utama Pertamina. Hal itu dilakukannya karena ditunjuk sebagai ketua tim kampanye nasional pasangan Bapak dan Ibu Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka. Abdee Slank hingga Ahok Mundur dari Jabatan BUMN, Pakar Hukum: Bukti Mereka Taat Hukum

Arief Rosyid mengundurkan diri sebagai komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Ia mengundurkan diri setelah bergabung dengan jajaran TKN Prabowo-Gibran.

Lalu ada Andi Gani Nena Wea yang resmi mengusung dan tercatat sebagai calon pengganti Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PT Pembangunan Perumahan atau Komisaris PTPP.

Angawira pun mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama PT Krakatau Pipe Industries, anak perusahaan Krakatau Steel. Angawira kemudian mengetuai Persatuan Sukarela Pengusaha Kecil (Repnas) yang terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran.