Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu

Sugeng rawuh Irwangustamanjaya di Situs Kami!

Irwangustamanjaya, Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berencana mengusulkan pajak penghasilan atau pajak penghasilan badan bagi pelaku usaha hiburan. Keringanan pajak ini merupakan salah satu bentuk insentif finansial yang kini menjadi perdebatan menyusul perdebatan apakah akan menerapkan kenaikan pajak hiburan. Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kakaribu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail rencana pemberian diskon pajak korporasi sebesar 10% untuk pelaku usaha hiburan. bagian

“Belum, masih kita lihat. Kita tunggu dulu,” kata Febrio saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Seperti diketahui, pemerintah mematok pajak sebesar 40-75 persen untuk hiburan seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan pemandian uap atau spa. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Tarif pajak ini ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Misalnya, DKI Jakarta yang menetapkan bea masuk sebesar 40 persen, naik dari sebelumnya 25 persen. Sementara Kabupaten Badung, Bali mematok pajak sebesar 40 persen, naik dari sebelumnya 15 persen.

Selain itu, Febrio belum mau menjelaskan kapan insentif finansial ini akan diberikan kepada masyarakat. Dia juga menolak berkomentar mengenai hambatan dalam menyusun aturan pengembalian pajak penghasilan. Terapkan Sistem Door to Door, BLT El Nino di Bali Sudah Tersalurkan 100%

Febrio melanjutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian lain. Seperti Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Pemerintah selalu mempersiapkannya bersama-sama,” kata Febrio.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Utama Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mulai menjelaskan manfaat fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan sebesar 10 persen.

“Pajak hiburan menjadi tanggung jawab DJPK dan pemerintah daerah (Pemda),” kata Direktur Konsultasi, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti dalam laporan tertulis kepada Tempo, Kamis, 25 Januari 2024.

Direktur Daerah Pajak dan Pembayaran DJPK Lidia Kurniavati Kristiana pun menolak menjawab soal insentif pajak hiburan. “Untuk rencana insentif PPh badan yang merupakan pajak pusat, kami bisa berkoordinasi dengan otoritas terkait,” ujarnya pada Selasa, 23 Januari 2024.

Sementara itu, Menteri Koordinator Airlanga Hartarto mengatakan pemerintah telah melakukan rapat internal. Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 19 Januari 2024 itu membahas persoalan pajak hiburan.

Salah satu solusinya adalah pemerintah akan memberikan insentif pajak korporasi kepada penyedia jasa hiburan, kata Airlanga dalam keterangan resmi yang dikeluarkan, Minggu, 21 Januari 2024.

Pelaku bisnis hiburan sebelumnya membayar pajak penghasilan badan sebesar 22 persen. Dengan insentif finansial, jelas Airlanga, dunia usaha mendapat insentif perpajakan berupa Pemberian Fasilitas Negara (DTP).

Pengurangan pajak penghasilan diberikan sebesar 10% dari jumlah pajak penghasilan. Dengan demikian, besaran pajak penghasilan akan meningkat dari 22% menjadi 12%.

Pilihan Redaksi: Pelaku Usaha Keluhkan Pajak Hiburan, Luhut: Menyalahkan Akan Hilangkan 20 Juta Lapangan Kerja

Sri Mulyani telah menutup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp50 triliun. Diakui Airlanga, penutupan itu dilakukan agar program bansos punya sumber dana. Lagi

Menteri Airlangga yakin penjualan kendaraan listrik di dalam negeri, baik kendaraan listrik murni maupun hybrid, mampu mencapai target 200.000 unit per tahun. Lagi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto berencana meningkatkan penjualan kendaraan listrik hingga 200.000 di Indonesia pada tahun ini. Lagi

Airlanga Hartarto mengatakan pemblokiran anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp50,14 triliun untuk mendanai BLT guna mengurangi risiko pangan dan subsidi pupuk. Lagi Airlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu

Sandiaga berharap pemerintah daerah segera memberikan stimulus fiskal dan memotong sebagian pajak hiburan untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut. Lagi

Anggaran subsidi BBM tertentu tahun 2024 dalam APBN disepakati sebesar Rp 25,82 triliun. Lagi

Menteri Koordinator Airlanga Hartarto menjadi pelanggan pertama di dunia atas mobil listrik Chery Omoda E5. Lagi

Bagaimana cara mengetahui status penerima Rp 600 ribu? Lagi

Pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun. Lagi

Airlanga menanggapi pertemuan Sri Mulyani dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jenderal Megawati Soekarnoputri. Lagi