Forum Ekonom Indonesia Beberkan 9 Poin yang Wajib Diperhatikan Pemerintah dan Capres-Cawapres, Apa Saja?

Sugeng rawuh Irwangustamanjaya di Situs Kami!

Irwangustamanjaya, Jakarta – Sebanyak 29 ekonom yang tergabung dalam Forum Ekonom Indonesia (FEI) menyiapkan sejumlah catatan mengenai perekonomian nasional. FEI menyampaikan 9 rekomendasi kepada pemerintah, termasuk calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu 2024. Forum Ekonom Indonesia Beberkan 9 Poin yang Wajib Diperhatikan Pemerintah dan Capres-Cawapres, Apa Saja?

Pertama, kembalinya kebijakan dan program pembangunan yang kerakyatan ke kebijakan dan program pembangunan yang berdasarkan prinsip ekonomi rasional, realistis, dan berkelanjutan, kata pakar ekonomi syariah M. Syafii Antonio pada 31 Januari 2024, dalam konferensi pers di Jakarta. .

Rekomendasi kedua adalah merumuskan kebijakan pembangunan inklusif untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mengkaji UU Cipta Kerja, UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Kesehatan, dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sebab menurutnya, keempat undang-undang tersebut tidak rasional dan banyak merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain justru menimbulkan kesenjangan yang semakin besar.

Keempat, mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional sebagai upaya mitigasi risiko terhadap keuangan publik. Kelima, penilaian terhadap strategi reindustrialisasi, yang mencakup perampingan dan investasi padat modal dan padat sumber daya mineral, merugikan kesejahteraan masyarakat, keuangan publik, dan merusak lingkungan. Menumbuhkan 4.000 UMKM dalam Satu Dekade Hadirkan Layanan Ekspedisi

Keenam, reformasi pengelolaan anggaran, termasuk pengelolaan utang untuk menjamin keberlanjutan anggaran, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi beban utang negara. Ketujuh, menghindari bantuan sosial (bansos) sebagai alat kepentingan politik dan mengembalikan program sebagai alat perlindungan sosial yang merupakan hak masyarakat miskin dan tanggung jawab negara, serta mengevaluasi efektivitas penyaluran bansos secara terpadu. data.

Kedelapan, reformasi kebijakan ketahanan pangan, termasuk food estate, tidak membawa manfaat karena kebijakan tersebut tidak menyertakan partisipasi petani. Kebijakan ini merupakan pemborosan sumber daya APBN.

Terakhir, mengingatkan kita akan pentingnya ekonomi syariah dalam membentuk kebijakan perekonomian nasional, kata Antonio.

Selain M. Syafii Antonio, ekonom lain turut serta dalam acara ini: Anggito Abimanyu, Hendri Saparini, Ninasapti Triaswati dan Eko Listiyanto.

Pilihan Redaksi: Penjelasan Sri Mulyani soal BLT Rp 600 ribu yang dibayarkan Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh kementerian merampungkan anggarannya sebesar Rp50,14 triliun pada tahun ini. Baca selengkapnya

Simak Cara dan Jadwal Pembayaran Bansos atau Bansos Terbaru Kementerian Sosial 2024. Baca selengkapnya

Menurut para ekonom IDEAS, menghalangi penyesuaian anggaran otomatis untuk tunjangan sosial sebelum pemilu akan melemahkan kredibilitas kebijakan tersebut. Baca selengkapnya

Muhadjir Effendy membantah Presiden Jokowi menggunakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos untuk kampanye pemilu. Bacalah secara lengkap

Di tengah maraknya isu politisasi bansos, PT Pos Indonesia mengklaim penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai data pemerintah. Baca selengkapnya

Pada debat calon presiden lalu, Anies Baswedan membahas dukungan sosial setidaknya dengan 5 poin. Setiap? Baca selengkapnya

Sesuai permintaan Sri Mulyani, Jokowi memblokir APBN Rp 50 triliun karena ketidakpastian global. Hal ini tidak mempengaruhi anggaran bansos dan IKN. Baca selengkapnya Forum Ekonom Indonesia Beberkan 9 Poin yang Wajib Diperhatikan Pemerintah dan Capres-Cawapres, Apa Saja?

Menurut Ahok, politikus PDIP, Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. TKN Prabowo-Gibran mendapat tanggapan atas pernyataan Ahok. Baca selengkapnya

Bansos BLT diberikan selama 3 bulan, pada bulan Januari-Maret, dan akan diserahterimakan pada bulan Februari 2024. Alasan itulah yang dilontarkan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baca selengkapnya

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial beras sebelum pemilihan presiden 2024.