Sumbangan Komite SMP Negeri 1 Pacitan Diprotes Wali Murid, Kepala Sekolah Bakal Kaji Ulang RKAS

Wecome Irwangustamanjaya di Situs Kami!

Pacitan – Kontribusi Rp. 1,6 hingga 1,9 juta untuk setiap orang tua dan wali siswa SMP Negeri 1 Pacitan dinilai terlalu berat sehingga memicu protes. Sumbangan Komite SMP Negeri 1 Pacitan Diprotes Wali Murid, Kepala Sekolah Bakal Kaji Ulang RKAS

Soal donasi ini mengemuka dalam pertemuan orang tua dan komite sekolah pekan lalu, Sabtu 16 September 2023. Lagi Daftar Beasiswa? Begini 4 Pertanyaan yang Sering Muncul saat Tahap Wawancara

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur SMP Negeri 1 Pacitan Any Suprapno mengatakan pihaknya akan merevisi RKAS (Rencana Aksi dan Anggaran Sekolah). Karena RKAS selalu merupakan permohonan komite sekolah.

Komite sekolah memaparkan rencana anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Pacitan dengan rincian permintaan sebesar Rp1,6 juta, 1,7 juta, dan 1,9 juta per orang tua.

Hal ini tidak umum, karena banyak rantai PPDB yang iurannya didasarkan pada kemampuan masing-masing orang tua siswa.

“Sejak pertemuan antara orang tua dan komite sekolah, belum ada keputusan. Menindaklanjuti kritik terhadap pemberian tersebut, pihak sekolah akan mengkaji RKAS wali siswa,” jelasnya.

Any Suprapno juga mengatakan, setiap tahun ajaran panitia berupaya meminta sumbangan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Namun mengingat permasalahan yang muncul di masyarakat terkait kontribusi panitia SMP Negeri 1 Pacitan, pihak sekolah berharap tidak ada permasalahan di masyarakat.

Sekolah akan merevisi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumbangan Komite SMP Negeri 1 Pacitan Diprotes Wali Murid, Kepala Sekolah Bakal Kaji Ulang RKAS

“Kemudian kami akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan masalah ini tidak berlanjut,” imbuhnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menghimbau agar lembaga pendidikan di Kabupaten Pacitan lebih memperhatikan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang tata cara pemungutan dan sumbangan biaya pendidikan. Agar tidak timbul masalah, mereka menjadi beban orang tua, wali atau masyarakat. Baca lebih banyak artikel pendidikan bagus di tautan ini. Generasi Z diharapkan menjadi pemilih yang berhak memilih pada Pilpres 2024. Penting untuk berpikir matang sebelum memilih pemilu presiden. Tentu saja keputusan yang diambil tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Irwangustamanjaya 8 Februari 2024