OJK Sudah Bekukan Izin 3 BPR Sejak Awal Tahun Ini, Apa Saja?

Irwangustamanjaya, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengambil langkah besar untuk membenahi cabang Bank Ekonomi Rakyat (BPR) dan Bank Ekonomi Syariah (BPRS). Hal ini tercermin dari langkah Bank Sentral sebagai regulator yang mencabut izin bank-bank yang tidak sehat.

Kurang dari dua bulan berlalu sejak OJK mencabut tiga izin usaha BPR. Ketiganya adalah PT BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, dan BPR Usaha Madani Karya Mulia.

Sehubungan dengan itu, OJK terus berupaya memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan dengan menerbitkan dua Peraturan (POJK) baru tentang BPR dan BPRS, BPR dan BPRS serta penetapan status POJK dan tindak lanjut pengawasannya. Kualitas aset BNR.

Pertama, Keputusan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut BPR dan BPRS yang diterbitkan untuk mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan dan penguatan BPR/BPRS sesuai dengan perkembangan jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam. industri. .

Kedua, POJK Nomor 1 Tahun 2024 (POJK 1/2024) diterbitkan untuk mewujudkan industri BPR yang sehat dan berdaya saing tinggi dalam hal kualitas aset BPR dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam kegiatan usaha khususnya aset. . pengelolaan. .

Berikut daftar BPR yang dicabut izinnya oleh OJK.

1. BNR Usaha Madani Karya

Baru-baru ini, pada awal bulan ini, OJK mencabut izin usaha BPR Usaha Madani Karya Mulia efektif 5 Februari 2024.

Ketua OJK Solo Eko Juniantha mengatakan, BPR yang berlokasi di Surakarta sebelumnya berada dalam pengawasan dan ditetapkan sebagai bank kesehatan, mengingat Tingkat Kesehatan (TKS) berpredikat merugikan pada 4 April 2023.

Kemudian pada 12 Januari 2024, PT BPR Usaha Madani Karya Muliya diberikan status bank dalam pengawasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena AJK memberikan waktu yang cukup kepada direksi dan komisaris BPR serta pemegang saham untuk memenuhi kewajibannya. melakukan kegiatan restrukturisasi.

Namun Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham BPR tidak dapat melakukan restrukturisasi BPR, kata Eko. Berikutnya: OJK 12 Berikutnya BPR yang kehilangan izin

Penutupan tiga BPR dalam dua bulan masih wajar dan secara umum tidak melanggar ketentuan bank. Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Usahi Madani Karya Mulia efektif 5 Februari 2024. Bacaan lengkap

Mutasi rekening merupakan istilah dalam dunia perbankan yang perlu dipahami. Berikut pengertian, manfaat dan cara mudah mengeceknya. Baca selengkapnya

Danacita memastikan 100 persen pendanaan langsung masuk ke rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan mahasiswa. Baca selengkapnya

CEO Danacita Alphonse Vibova angkat bicara soal simpang siur informasi layanan UKT untuk mahasiswa, apa katanya? Baca selengkapnya

OJK dan Kementerian Koordinator Perekonomian berkolaborasi dalam transformasi digital untuk mendorong inklusi keuangan bagi peserta program “Kartu Menuju Ketenagakerjaan”. Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas nasib nasabah perusahaan teknologi keuangan peer-to-peer. Baca selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut cara pengembalian utang atau pinjaman bagi badan usaha keuangan (PUJK) semakin sulit. Baca selengkapnya

Direktur Eksekutif OJK Friederika Vidyasari Devi mengaku sempat diintimidasi oleh debitur perusahaan pinjol tersebut. Baca selengkapnya

Pinzhol harus digunakan dengan bijak. Jika tidak, biayanya bisa merembet ke sanak saudara atau orang terdekat Anda. Baca selengkapnya