Adu Gagasan Capres-Cawapres soal Distribusi Dokter-Nakes di Indonesia

Jakarta –

Salah satu permasalahan kesehatan yang diangkat oleh calon presiden dan wakil presiden 2024 adalah pemerataan dan pemerataan tenaga kesehatan karena akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih jauh dari kata layak. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan hal ini disebabkan kurangnya dokter spesialis di dalam negeri yang hanya 0,28 per seribu penduduk. Sedangkan persyaratan minimal menurut WHO adalah satu per seribu orang.

Saat ini jumlah dokter spesialis baru sebanyak 51.949 orang. Artinya, terdapat kekurangan dokter yang relatif besar di Indonesia, yakni sebanyak 31.481 dokter untuk melayani 277 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, prakiraan pemerintah yang diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikins memperkirakan dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk menghilangkan defisit dengan sistem yang ada di sana.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Kesehatan 2023 atau. 17, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan izin praktik dan mempromosikan rumah sakit sebagai “rumah” pendidikan bagi dokter spesialis masa depan.

Beberapa pasangan calon memahami jumlah tenaga kesehatan dan dokter Indonesia masih mendominasi di Pulau Jawa. Strategi mereka untuk mengatasi konflik ini adalah sebagai berikut:

Pendapat calon calon no. 1:

Pasangan calon nomor urut 1 mencoba mempopulerkan tenaga kesehatan dengan membuat kebijakan program manajemen tenaga kesehatan. Prioritas harus diberikan pada pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan terpencil, terutama ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir pulau, daerah terpencil, pedalaman. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga disebut-sebut akan memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah dengan memberikan tunjangan khusus.

Calon pasangan pertama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil dengan menjamin perlindungan dari kekerasan dan perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesionalnya. Ia memastikan, fokusnya tidak hanya pada percepatan kebutuhan tenaga kesehatan, namun juga pada aspek keberlanjutan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan di Tanah Air.

Pendapat calon calon no. 2:

Ada pasangan calon nomor urut 2 yang belum mengutarakan visi dan misinya mengenai pemerataan dan pemerataan tenaga kesehatan. Namun satu hal soal fasilitas kesehatan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan screening atau pemeriksaan kesehatan gratis untuk berbagai penyakit termasuk TBC.

Pihaknya akan melanjutkan pelayanan BPJS kesehatan dengan memperbanyak pemberian obat berbayar.

Memperkuat sistem asuransi kesehatan nasional, menambahkan kartu anak sehat ke dalam program perlindungan sosial dan kesehatan untuk mengatasi backlog.

Pendapat calon calon no. 3:

Kinerja sumber daya manusia menurut pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bisa efektif dengan program Satu Desa, Satu Fasilitas Kesehatan, dan Satu Tenaga Kesehatan. Langkah ini diyakini akan memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.

Setiap kota dijamin memiliki satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan yang berfungsi dengan baik sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi lebih untuk mengakses fasilitas kesehatan di luar kota. Pemohon nomor 3 juga berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan menyederhanakan persyaratan administratif akses fasilitas pelayanan kesehatan yang hanya bisa dilakukan dengan 1 NIK.

1 NIK untuk seluruh proses pelayanan HAM, hak sosial budaya, pendidikan, termasuk kesehatan. Simak video “Ini Rangkaian Pemeriksaan Kesehatan Calon Presiden dan Wakil Presiden” (naf/up)