Perkuat Ekonomi Biru, Menteri Trenggono Gandeng Kemendagri hingga BPKP

Irwangustamanjaya, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengona mengakui penerapan ekonomi biru memerlukan peran serta berbagai sektor. Mulai dari pembahasan kepemilikan tanah, data kependudukan, hingga monitoring pelaksanaannya.

Untuk itu, Menteri Trengon telah bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga dan beberapa universitas. Hal itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengona dan pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Lalu ada Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ada pula tiga universitas yakni Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.

“Kolaborasi ini akan memperkuat implementasi transformasi pengelolaan kelautan dan perikanan. Kita bisa memperbaiki desa nelayan, memperkuat data masyarakat pesisir, meningkatkan infrastruktur budidaya perikanan dan banyak lagi,” kata Menteri Trengon pada Indonesia Maritime and Fisheries Business Forum 2024, dikutip di Jakarta, Selasa (2 Juni 2024).

Tlengona menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang melaksanakan lima rencana ekonomi biru untuk mentransformasikan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan agar sejalan dengan prinsip ekonomi biru.

Rencana tersebut mencakup kegiatan konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan pertanian berkelanjutan, pemantauan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pemberantasan sampah plastik di laut.

Implementasi lima rencana ekonomi biru ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang di wilayah pesisir, meningkatkan kualitas dan daya saing produk perikanan di pasar dunia, mengembangkan budidaya ikan berkelanjutan dan yang terpenting menjamin kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan.

“Contohnya, kami punya rencana konservasi di Departemen Dalam Negeri yang tentunya bersinggungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir. Kami juga ingin tetap kuat di sektor budidaya dan bidang lainnya,” kata Trengona.

Melaksanakan tugas dan fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan serta Pemerintahan Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sekaligus terdapat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dalam pemanfaatan tata ruang kegiatan kelautan dan perikanan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik langkah KKP yang mengedepankan sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan, mengingat luasnya cakupan dan potensi yang ada di kawasan tersebut.

“Hal ini akan menjadikan upaya kita dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih sistematis dan kolaboratif, dibandingkan berjalan sendiri di bawah koordinasi Kemendagri. Di lingkungan Kemendagri, hal ini tentunya akan kita dukung, khususnya dalam program pendataan kependudukan yang dapat digunakan untuk memperluas peluang nelayan,” ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri ATR/BPN Hadi Tyahjanta. Hardy mengatakan, diperlukan sinergi dalam pemanfaatan tata ruang kegiatan kelautan dan perikanan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Banyak wilayah pesisir yang berpotensi menjadi peternakan ikan. Jadi sinergi dan kolaborasi ini sangat cocok. Yang perlu kita lakukan adalah mengatur tata ruang di darat dan laut melalui sinergi dan kerja sama sebagai wujud kehadiran pemerintah. , memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha,” jelasnya.

KKP juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan dan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, PKC juga akan memperkuat kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pasokan pangan.

“PUPR akan mendukung skema KKP apa pun, khususnya budidaya perikanan. Selama ini kami memastikan tambak lebih produktif dengan memberikan pengairan yang baik. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa hal ini membantu KKP sehingga perikanan di sepanjang pantai dapat dikelola. ditingkatkan. Ditingkatkan”, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR.

Wakil Menteri Pertanian Harwick Hasnul Colby juga menyampaikan pendapat serupa. “Hingga saat ini Kementerian Pertanian kita telah banyak menjalin kerja sama dengan KKP dalam kegiatan khususnya produksi tanaman. Insya Allah kedepannya kita bisa menjadi lebih kuat karena kita tahu bahwa pasar hasil perairan sangat besar untuk ketahanan pangan.” kata Harvey K.

Selain mendukung pelaksanaan aspek teknis pembangunan sektor kelautan dan perikanan, KKP juga akan bersinergi dengan BPKP untuk melaksanakan rencana tersebut melalui tata kelola yang baik.

“Kerja sama antara KKP dan BPKP selama ini berjalan dengan baik, dan hari ini kami sangat berterima kasih kepada KKP atas semua yang telah dilakukan. Kami sebagai auditor pengawas tentunya akan selalu memantau dan menindaklanjuti seluruh proyek KKP agar efisien, efektif dan akuntabilitas berjalan lancar, kata Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Pada saat yang sama, kerja sama dengan ketiga universitas tersebut antara lain mencakup implementasi program berbasis ekonomi biru dan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan yang berkelanjutan melalui penerapan segitiga pendidikan tinggi.

“Sebagai perguruan tinggi yang telah lama mendukung benua maritim Indonesia, Unhas akan selalu mendukung penguatan dan pengembangan sektor kelautan dan maritim,” kata Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin.