Ketua Gerakan Perubahan dan Persatuan AMIN Temui Tom Lembong, Bahas Hirilisasi

Irwangustamanjaya, JAKARTA – Presiden Gerakan Perubahan dan Persatuan AMIN Aldino Martova menyampaikan pemikirannya kepada wakil kapten tim pemenangan nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong tentang keturunan. .

Hal itu ia sampaikan pada konferensi pertukaran bertajuk “Deklarasi Resesi Ekonomi”, Jumat (2/2) lalu.

BACA JUGA: Gibran Sebut Nama Tom Lembong dalam Debat, Anies: Mungkin Anda Lupa

Aldino mengidentifikasi adanya inkonsistensi kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, khususnya di bidang ini.

Kata Aldino dalam keterangannya yang diperoleh JPNN, Selasa (6/6).

BACA JUGA: Mantan Menteri Jokowi, Tom Lembong Kini Menjadi Ketua Timnas AMIN Bidang Bisnis

Ia menjelaskan, pokoknya penanaman modal di dalam negeri harus berlandaskan hukum, kepedulian yang baik, dan perhatian terhadap kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, Tom Lembong berbicara tentang UU Minerba 2020 yang menurutnya tidak mungkin mencapai penurunan penuh dengan membatasi ekspor bahan mentah dalam 3 tahun.

“Kami pertama kali melihat banyak penerapan undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang,” kata Tom.

Dia mengatakan bahwa investasi harus dilakukan dan semua bahan mentah harus dihentikan dan semua sumber daya alam harus dihentikan.

“Tapi kenyataannya tidak begitu. Bagaimana ini bisa terjadi, hanya dalam waktu tiga tahun, tapi pada akhirnya kita tidak mengikuti aturan kita sendiri, itu masalahnya,” pungkas Tom Lembong. (mcr8/jpnn)

Kasih Izin Ekspor Pasir Laut, Menteri Trenggono Masih Tunggu Aba-aba Mendag

Irwangustamanjaya, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Terengono masih menunggu selesainya peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) tentang izin ekspor pasir laut. Setelah itu, tap Ekspor bisa dibuka.

Diketahui, pemanfaatan pasir laut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Salah satu bidang pemanfaatannya adalah ekspor.

Ya, kami tunggu daftarnya Menteri Perdagangan, kata Trengjono di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (5/2/2024).

Dia menegaskan, penggunaan pasir laut, termasuk untuk ekspor, akan dibatasi. Misalnya pasir yang masuk kategori hanya menutupi terumbu karang dan mengganggu jalur pelayaran.

“Tapi intinya kalau soal pasir, ingatlah bahwa pasir itu adalah sedimen yang menutupi terumbu karang dan lain sebagainya, dan menurut kami itu mengganggu proses pelayaran, mengganggu, dan pada dasarnya mengganggu ekosistem di laut.” Ini untuk menjelaskan.

Pemanfaatan hasil sedimentasi laut sudah dilakukan di Indonesia, kata Trengjono. Mengenai poinnya, dia mengatakan tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini yang khusus kita izinkan untuk diambil di lokal. Sekarang di lokal juga boleh. Banyak sekali. Di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan,” kata Menteri Sakti Wahyu Trengjono.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuka keran untuk memanfaatkan hasil sedimentasi laut, termasuk untuk diekspor. Namun aturan mengenai ekspor pasir laut masih dalam pembahasan antar kementerian.

Aktivitas ekspor pasir laut meluas ke sejumlah kementerian. Misalnya, otoritas yang berwenang di bidang kelautan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan jika kegiatan tersebut melibatkan operasi penambangan dan terdapat kekhawatiran mengenai pengangkutan mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ikut bermain.

“Kami masih dalam proses koordinasi terkait pemanfaatan pasir laut dan sedimentasi laut, sehingga kerja antar kementerian di sini antara lain Kementerian Perdagangan yang mendukung para peneliti, lalu Bea Cukai, Kementerian ESDM, dan Kementerian. Kementerian Perdagangan,” jelas Duta Besar Julian Siddiq, ESDM, Kepala Pusat TekMIRA Bidang Pengujian Mineral dan Batubara Kementerian, pada konferensi pers capaian tahun 2023 dan program kerja subsektor pertambangan dan batubara tahun 2024 di Jakarta. , Selasa (16/1/2024).

Ia mengatakan, tidak akan ada masalah jika yang digunakan dalam praktik hanya hasil sedimentasi. Jika ternyata permohonan tersebut melalui proses penambangan, maka harus mendapat izin dari Kementerian ESDM.

Izin ini diatur dalam Peraturan Nomor 25 yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 2018 tentang perusahaan pertambangan dan ekstraksi batubara.

Ditambahkannya, “Selama itu dalam proses kesehatan laut, kami tidak khawatir. Namun, jika terkait dengan pertambangan, kewenangannya saat ini ada di Kementerian ESDM, dan saat ini. masih ada referensi keputusan menteri.” Nomor 25. Jadi kemungkinan pasir lautnya masih ada di ESDM.”

Selain itu, terdapat pula penambangan pasir laut yang berpotensi mengandung pasir silika. Pasir silika termasuk dalam kategori mineral kritis. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 296 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Barang Mineral Kritis.

“Ada juga Keputusan Menteri Nomor 296 Tahun 2023 yang mengatur bahwa ada berbagai komoditas yang termasuk dalam mineral vital, termasuk silika. Oleh karena itu, pengelolaannya akan terpusat dan perlu lebih banyak koordinasi antara KKP dan Kementerian,” tegas Julian. , Kepala Kementerian Energi dan Kekayaan Mineral.