Viral Eks Kades Hadiahi Anak Mobil Mewah Rp 2,2 M, Segini Gajinya Saat Menjabat

Jakarta –

Mobil sport bernuansa cerah, Toyota GR Supra, menjadi simbol ulang tahun seorang siswi SMA di Palembang. Mobil senilai Rp 2,2 miliar itu dihadiahkan oleh ayahnya, Nedi Suwiran, mantan Kepala Desa (Kades) Sungai Ketupak, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Hadiah ini menjadi viral di media sosial. Ulang tahun mantan kepala desa itu dirayakan dengan gelar kerajaan di Sultan Conference Center pada Minggu (28/1). Hadiah mobil mewah tersebut menarik perhatian masyarakat yang hadir pada acara tersebut. Semua mata dan kamera terfokus pada momen ini.

Bahkan, Nedi sendiri tidak lagi menjabat sebagai kepala desa mulai tahun 2021 dan seterusnya. Setelah berhenti menjadi kepala desa di Desa Sungai Ketupak, Nedi fokus mengembangkan usahanya. Kepala Desa Sungai Ketupak Suvenhar menyetujui hal tersebut.

Ia mengungkapkan, Nedi memiliki bisnis alat berat dan bekerja sama dengan perusahaan asuransi alat berat. Menurut Suvenhar, selama menjabat sebagai kepala desa, kinerjanya sudah baik dalam menjalankan tugasnya selama tiga periode. Jabatannya berakhir pada tahun 2019 dan ia pindah ke Palembang.

Seperti dilansir detikSumbagsel, Selasa (6/2/2024), “Pekerjaan Kepala Desa Alhamdulillahi saat menjabat bagus, tidak ada pekerjaan rumah saat pensiun,” ujarnya.

Selama menjabat, ia diberikan kedudukan yang sama dengan pemimpin desa lainnya. Dia dihormati oleh Pemerintah. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Publik (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Kebijakan Publik Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 81 Ayat 2 (a) tertulis besarnya penghasilan tetap yang diterima kepala desa paling sedikit Rp 2.426.640 atau setara dengan 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/A. Saat ini sekretaris desa menerima gaji minimal Rp2.224.420 atau 110% dari gaji pokok pegawai golongan II/A.

Bagi perangkat desa lainnya, gaji yang ditarik minimal Rp 2.022.200,- atau setara dengan 100% gaji pokok pegawai golongan II/A. Pendapatan tetap yang diterima kepala desa dan perangkat desa diselenggarakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDSA) yang bersumber dari Rekening Distribusi Desa (ADD).

Tunjangan yang diterima kepala desa merupakan tanah untuk pemeliharaan desa. Sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 11 Pasal 100 Tahun 2019, dana pengelolaan desa yang disediakan dalam APBD desa digunakan untuk menyediakan paling sedikit 70% belanja desa dan 30% gaji dan tunjangan pemerintah. (fdl/fdl)