Terima Banyak Laporan Soal Sumbangan di SMK Negeri, Anggota DPRD Depok Datangi Sekolah

Wecome Irwangustamanjaya di Portal Ini!

Depok – Anggota Komisi D DPRD Depok Ikravany Hilman mengaku mendapat laporan dari warga tentang adanya donasi di SMKN 1 Depok. Laporan itu datang beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Ikra bersekolah di SMKN 1 Depok. Terima Banyak Laporan Soal Sumbangan di SMK Negeri, Anggota DPRD Depok Datangi Sekolah

Ikra diterima oleh Wakil Kepala SMKN 1 Depok Bidang Keanggotaan, Enden. Ikra meminta penjelasan atas banyaknya laporan yang diterimanya. Tanggapi Penahanan Ijazah di SMA Lampung Tengah, Ketua DPRD Lampung Pastikan Ijazah Diberikan

“Jadi karena ada informasi donasi untuk kami, saya datang, padahal SMK itu kewenangan provinsi, tapi yang bersekolah di sini adalah warga Depok sebagai anggota DPRD, jadi saya jelaskan di sini,” dia berkata. Ikra, Senin 11 September 2023.

Ikra mengatakan, sejauh ini belum ditemukan adanya tuduhan di sekolah tersebut. Dari penjelasan pihak sekolah, yang dilakukan adalah mengumpulkan uang tersebut melalui sumbangan. Hal ini dilakukan karena ada kebutuhan di sekolah yang tidak terpenuhi dengan dana tersebut. Sumbangan ini bersifat sukarela.

“Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak ada implikasi dan akibat terhadap proses belajar mengajar siswa terkait dengan adanya donasi tersebut. Kalau donasi ya sifatnya sukarela, tapi kalau sekolah punya kebutuhan yang bukan BOS, maka itu tidak ada gunanya. tertutup, secara hukum boleh menggalang dana,” ujarnya.

Politisi PDIP itu menegaskan, yang tidak boleh dilakukan sekolah adalah pendidikan paksa. Jika ditemukan maka sama saja dengan pajak. Untuk mengumpulkan dana, sekolah dapat mencari perusahaan pihak ketiga melalui CSR. Kewenangan pendidikan pada tingkat SMA/SMK berada pada pemerintah provinsi Jawa Barat.

“Menurut saya, Pemkot Depok kalau memang peduli dengan anak-anak Depok yang bersekolah di sini, bisa melakukan upaya melalui CSR. Bukan karena tidak melalui APBD, karena ada aturan yang tidak bisa diintervensi oleh APBD karena SMA. “Tetapi perusahaan-perusahaan di sini yang berada di bawah kepemimpinan Pemkot Depok melalui CSR harusnya bisa membantu,” ujarnya.

Ikra mengatakan, jika diketahui pihak sekolah memungut biaya, maka orang tua siswa bisa melaporkannya.

Jadi, harapan saya kalau ternyata itu bukan sumbangan, tolong beritahu kami lagi. Tapi mulai hari ini, kami akan klarifikasi ke pihak sekolah dengan menjelaskan bahwa ini adalah sumbangan. sumbangan,” katanya.

Pihak sekolah membutuhkan dana sebesar Rp 4 miliar untuk sejumlah kebutuhan. Karena dana dari pemerintah tidak mencukupi, sekolah mengeluarkan dana sebesar Rp. 2,8 juta untuk setiap siswa. Terima Banyak Laporan Soal Sumbangan di SMK Negeri, Anggota DPRD Depok Datangi Sekolah

“Butuh sekitar Rp 4 miliar. Saya belum tahu pasti (kegunaannya), belum ada informasinya. Tapi yang pasti ini kebutuhan satu tahun di luar yang dibiayai BOS”, katanya selesai.

Baca artikel edukasi menarik lainnya di link ini. Partai Garuda mengincar kursi di DPRD Ogan Ilir.Sekjen Partai Garuda mengatakan, yang paling perlu diperkuat adalah sumber daya manusia untuk mewujudkan Indonesia maju. Irwangustamanjaya 10 Februari 2024